"Berat di sama, ringan di sama; duduk sama rendah, berdiri sama tinggi." Sebuah pepatah yang menyindir betapa prinsip keadilan dan kesetaraan kini kian jauh panggang dari api dalam realitas peradaban modern hari ini, tatkala janji-janji kesejahteraan negara lebur dihempas badai ketimpangan.
Ketika krisis perumahan dan beban hidup makin mencekik, ketegangan antara negara dan warga mendidih di berbagai penjuru dunia.
Di bawah langit Paris yang mendung oleh asap amarah, lebih dari 100 ribu warga Prancis kembali membanjiri jalanan. Mereka melangkah dengan sepatu yang lelah namun tekad yang menyala, memprotes kemerosotan daya beli yang menggerus isi dompet serta krisis fasilitas publik yang kian merapuh. Pemandangan serupa tersaji di sudut-sudut kota Portugal. Puluhan ribu warga turun ke jalan menggelar unjuk rasa masif, menyuarakan kepedihan atas krisis perumahan yang membuat atap berteduh menjadi barang mewah yang tak terjangkau oleh keringat kaum pekerja.
Sementara itu, di ruang-ruang sidang yang dingin di Denmark, Mahkamah Agung tengah menguji keabsahan sebuah undang-undang penggusuran paksa. Regulasi kontroversial ini secara spesifik menyasar pemukiman etnis non-Barat, mengusik rasa keadilan universal di tanah Skandinavia. Jauh ke belahan bumi selatan, di Assam, India, deru mesin ekskavator memecah keheningan pagi. Pemerintah setempat merobohkan 132 rumah keluarga Muslim dalam sebuah tindakan brutal yang semakin memperdalam luka penindasan terhadap kelompok minoritas. Di tengah kekacauan struktural ini, raksasa ekonomi Eropa seperti Jerman turut terhimpit. Negeri Panser tersebut terjebak dalam rekor utang fantastis sebesar 561 miliar euro, demi menutupi pembengkakan belanja negara di tengah lonjakan beban fiskal yang kian tak terkendali.
Ketika daya beli tergerus dan instrumen hukum negara justru dipakai untuk memarjinalkan warga, kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan mencapai titik nadir. Keputusan Mahkamah Agung Denmark dan respons pemerintah Prancis terhadap gelombang protes sosial pekan ini menegaskan satu hal: kontrak sosial antara penguasa dan rakyat telah retak, menyisakan tanya tentang ke manakah arah keadilan hendak dibawa.
Anak daro memakai bungo,
Tabik disembah di galanggang.
Kok indak adil jo duduado,
Hiduik nan elok tasipek malang.